InfoBos - Laporan Universal Periodic Review (UPR) yang disampaikan dalam forum sidang Dewan HAM PBB di Geneva, Jumat (5/5/2017) lalu, PBB pun mengakui ada kemajuan HAM di Indonesia. Karena dalam proses UPR Indonesia, total 225 rekomendasi telah disampaikan delegasi dari 101 negara yang secara umum dibagi menjadi lima tema pokok.
Kelima tema itu adalah meratifikasi instrumen HAM internasional, melanjutkan kerjasama dengan mekanisme HAM PBB, menghapuskan hukuman mati, hal-hal terkait orientasi seksual, dan memajukan upaya dalam perlindungan HAM, termasuk juga pluralisme dan toleransi.
Negara Indonesia mendapatkan secara langsung 150 rekomendasi sedangkan 75 rekomendasi lainnya akan dikonsultasikan lebih lanjut dengan kepentingan HAM di pusat dan daerah. Sebab, ke-75 rekomendasi itu mencakup tema-tema dari HAM yang memerlukan pembahasan inklusif dan komprehensif serta tidak hanya melibatkan otoritas eksekutif, namun juga legislatif dan yudikatif.
Duta Besar RI untuk PBB bernama Hasan Kleib menjelaskan, rekomendasi ini semua merupakan pengakuan atas kemajuan HAM Indonesia, sekaligus menegaskan dukungan masyarakat internasional terhadap berbagai upaya pemajuan dan perlindungan HAM yang telah dan akan terus laksanakan Pemerintah Indonesia. Karena kebijakan dan program nyata dua tahun terakhir di bawah kepemimpinan pemerintahan Presiden RI Joko Widodo menjadi rujukan best practices dan lessons learned bagi negara-negara yang berpartisipasi dalam pelaporan HAM Indonesia.
Kebijakan pemerataan kesejahteraan melalui program pembangunan dari pinggiran seperti, Kartu Indonesia Sehat, Kartu Indonesia Pintar, dan Kartu Keluarga Sejahtera, sampai dengan pemajuan dan perlindungan hak kelompok perempuan, anak, dan penyandang disabilitas, serta berlanjutnya ke iklim demokrasi menjadi perhatian dan mendapat apresiasi dari masyarakat internasional.
0 komentar:
Posting Komentar