InfoBos - Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) mulai angkat bicara soal tim transisi yang di bentuk oleh gubernur dan wakil gubernur terpilih, Anies Baswedan dan Sandiaga Uno.
Basuki menilai hal itu sangat berlebihan, seperti Pemilihan Presiden. Karena menurut Ahok, jika Pilpres itu diperlukan tim transisi. Alasannya, presiden biasanya merombak secara keseluruhan susunan dalam kabinet.
"Udah kayak mau jadi presiden aja. Ini bukan presiden tapi kok transisi gimana? Emang kamu ini sudah jadi presiden, bisa langsung ganti menteri," kata Ahok di Balaikota Jakarta.
Mantan Bupati Belitung Timur ini mengatakan gubernur yang baru tidak dapat melakukan pergantian pejabat di lingkungan pemprov sebelum enam bulan. Karena hal ini sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri tahun 2016 sehingga tidak membutuhkan tim transisi.
"Kamu masuk mana bisa langsung ganti kepala dinas. Harus butuh proses delapan bulan peraturan Mendagri. Jadi bukan kayak menteri, kalau presiden begitu masuk langsung ganti. Jadi hal ini semua sudah ada aturannya," kata Ahok.
Ini Peraturan Mendagri (Permendagri) Nomor 73 Tahun 2016 tentang Pendelegasian Wewenang Penandatanganan Persetujuan Tertulis untuk Melakukan Penggantian Pejabat di Lingkungan Pemerintah Daerah, yang diatur oleh Gubernur, Bupati atau Wali Kota yang akan melakukan penggantian pejabat di lingkungan pemerintah daerah provinsi atau kabupaten/kota dalam jangka waktu enam bulan terhitung sejak tanggal pelantikan harus mendapat persetujuan tertulis dari Menteri.
Sebelumnya, tim pemenangan dari pasangan Anies-Sandi akan membentuk tim transisi untuk memudahkan kerja sesaat setelah dilantik. Syarif yang sebagai sekretaris tim pemenangan, berharap tim transisi itu bisa dapat dilibatkan dalam pembahasan APBD Perubahan dan memasukkan semua program kerja milik Anies-Sandi ke dalam APBDP.
0 komentar:
Posting Komentar