Berita Nasional - Kejaksaan Agung bernama Prsetyo menjelaskan, dirinya ngotot melakukan banding atas putusan yang sudah di lakukan oleh majelis hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara terhadap terdakwa penodaan agama Basuki Tjahaja Purnama (Ahok). Karena hal ini sudah sesuai dengan standar operasional prosedur (SOP) dan Surat Edaran Jaksa Agung nomor SE001 tahun 1995 tentang Pedoman Tuntutan Pidana yang di lakukan dalam rapat kerja bersama Komisi III DPR, pada hari Senin (5/6).
Prasetyo kembali menjelaskan secara detail, jika terdakwa mau melakukan upaya banding maka JPU harus meminta banding ini supaya diperlukan pada nantinya, dan dapat menggunakan upaya dari hukum kasasi. Jadi hal ini sudah sesuai dengan pasal 43 UU nomor 14 tahun 1995 tentang MA, dan Surat Edaran MA yang menegaskan penafsiran pasal 43 UU MA itu telah menggunakan upaya hukum banding yang sebagai memohon banding. Apabila hanya menjadi terbanding dan tidak dapat menggunakan upaya hukum banding, maka terbanding ini tidak bisa mengajukan kasasi.
Prasetyo mengungkapkan kepada wartawan InfoBos, alasannya adalah upaya hukum banding yang diajukan oleh Basuki (Ahok) hanya untuk mendapatkan keringanan hukuman atau pembebasan saja, hal ini berbeda dengan upaya hukum yang ditempuh oleh JPU. Karena kasus Ahok sudah terbukti melanggar pasal 156 KUHP yang mengatur tentang perbuatan yang menimbulkan suatu permusuhan terhadap golongan tertentu di wilayah negara Indonesia. Sementara majelis hakim lebih memilih pasal 156 a KUHP tentang Penodaan Agama.
Dengan demikian, Jaksa Agung menyatakan Ahok sudah mencabut bandingnya dan mengundurkan diri sebagai gubernur DKI Jakarta. Karena jaksa kini tengah mengkaji ulang kembali dengan seksama dan komprehensif untuk menentukan sikap yang akan diambil terhadap upaya banding itu.
0 komentar:
Posting Komentar