Berita Nasional - Kapolri Jenderal Tito Karnavian menjelaskan, dengan ancaman usulan pembekuan anggaran akan merugikan institusi Polri. Karena pembekuan anggaran tersebut bisa berimbas pada operasi keamanan masyarakat Indonesia.
Tito kepada wartawan Infobos mengatakan, hal ini akan mengorbankan operasi kepolisian kemudian keamanan masyarakat. Jadi ini bukan pribadi dirinya tapi untuk persnonel mengamankan rakyat Indonesia. Di gedung PTIK, Jalan Tirtayasa Raya, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, hari Selasa (20/6/2017).
Usulan pembekuan anggaran Polri dan KPK disampaikan oleh anggota Pansus Angket KPK dari Fraksi Golkar yang bernama M Misbakhun. Alasannya KPK dan Polri dianggap tidak menaati hukum terkait kerja pansus angket di DPR yang sudah diatur dalam UU MD3.
Tito mengatakan: "Polri sudah sependapat karena acara UU MD3 itu tidak jelas bentuknya, Oleh sebab itu, maka hal ini perlu di lakukan pembahasan terkait kerja penyelidikan pansus angket KPK. Apakah surat perintah penangkapan untuk membawa paksa seperti apa? Kalau soal penyanderan, apakah ada di surat perintah penyanderan? Jadi hal ini yang belum jelas karena berdasarkan hukum kami tidak ada hal yang seperti itu."
Sementara itu, Ketua KPK bernama Agus Rahardjo tidak mau berkomentar banyak soal adanya ancaman usulan pembekuan anggaran KPK. Karena gara-gara penolakan menghadirkan Miryam S Haryani ke Pansus Angket di DPR.
Rahardjo hanya menyebut soal usulan ini bisa berubah, karena hal ini sesuai dengan dinamika yang telah terjadi. Bila anggaran itu dibekukan, biasanya lembaga atau komisi akan terkait dan menggunakan anggaran pada tahun sebelumnya. Jadi anggaran tersebut tidak bisa di pakai dalam anggaran sebelumnya.
0 komentar:
Posting Komentar