Untuk biaya pengurusan STNK dan BPKB Naik mencapai 100% dimulai pada tanggal 6 Januari 2017. Kakorlantas Bridjen Royke Lumowa mengatakan, kenaikan harga tersebut akan diimbangi dengan peningkatan pelayanan. Di Rupatama,Mabes Polri, Trunojoyo, Jakarta Selatan, Rabu (4/1/2017).
Royke mengatakan, dengan meningkatnya pelayanan pengurusan STNK dan BPK untuk tahun 2017 ini, maka harus lebih digiatkan lagi. Baik itu perilaku, atau pun pelayanan di ruangan, melalui IT, sarana-prasarana yang lain,serta SIM Online.
Menurut Royke, peningkatan pelayanan pengurusan surat kendaraan untuk memperpendek ‘rantai’ loket dari lima menjadi satu. Apabila, warga tidak membayar pajak karena tarif yang naik, maka ada sanksi-sanksi untuk masyarakat yang tidak cenderung melakukan pelanggaran.
Menurut Royke, Pihaknya tidak memiliki unsur target apa-apa dari kenaikan tarif pengurusan surat kendaraan. Kami hanya melaksanakan perintah dan tugas yang diberikan oleh Negara.
Kapolri Jenderal Tito Karnavian menerangkan kenaikan tarif telah melalui pertimbangan dari lembaga Negara lainnya. Pertama, zaman 5 tahun lalu harga segitu,karena harga material sudah naik, otomatis pengurusan surat STNK dan BPKB harga juga naik. Kedua, dari Banggar DPR, hasil pertemuan mereka dengan harga itu sudah termasuk harga rendah didunia, sehingga perlu dinaikkan karena daya beli manusia juga meningkat.
Hasil kutipan dari Setkab, Kenaikan terjadi pada penerbitan tanda nomor kendaraan bermotor roda 2 atau 3, dari Rp 30.000 naik menjadi Rp 60.000, sedangkan kendaraan roda 4 atau lebih dari Rp 50.000 menjadi Rp 100.000.
Kemudian untuk biaya BPKB, kendaraan roda dua baru serta ganti nama pemilik sebelumnya Rp 80.000 menjadi Rp 225.000,sedangkan kendaraan roda empat atau lebih naik tiga kali lipat lebih, dari harga sebelum Rp 100.000 menjadi Rp 375.000.
